Pertemuan baru-baru ini di Universitas Gadjah Mada, yang menghadirkan calon presiden potensial Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, tampaknya merupakan ciri khas dari keterlibatan demokratis. Acara-acara seperti ini sangat penting, terutama bagi negara demokrasi muda seperti Indonesia, untuk mendorong perdebatan intelektual dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun, pertanyaan yang lebih mendalam tetap berlaku: Apakah debat-debat ini benar-benar merupakan kompetisi gagasan yang otentik, atau hanyalah sebuah pertunjukan yang diorkestrasi oleh koalisi-koalisi di belakang layar? Selanjutnya, apa gunanya adu gagasan dari calon presiden jika yang akan menentukan masa depan Indonesia sejatinya adalah pertarungan kepentingan dari koalisi di belakang mereka?
Mari kita jujur: kerangka politik Indonesia berada dalam sebuah koalisi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi – transparansi, representasi, dan akuntabilitas – sering kali dikalahkan oleh kepentingan strategis koalisi yang kuat. Ketika seorang kandidat mengartikulasikan sebuah kebijakan, apakah itu merupakan visi tulusnya untuk bangsa, atau apakah itu merupakan politik balas budi untuk menenangkan para penguasa di belakangnya? Meskipun struktur politik Indonesia memungkinkan demokrasi multi-partai, kemajemukan ini telah melahirkan sistem di mana tidak ada satu partai pun yang memiliki kekuatan absolut, dan koalisi tidak dapat dihindari. Dalam sistem ini, gagasan sering kali tidak mendapat tempat.
Dalam dinamika politik tersebut, pemilih memainkan peran yang sangat penting. Pemilih harus lebih kritis, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari koalisi dan kandidat. Masyarakat harus memahami bahwa koalisi bisa dan harus berfungsi sebagai wadah yang menggabungkan ide-ide brilian dan kepentingan bersama. Budaya politik Indonesia, yang mengedepankan konsensus dan harmoni, mungkin telah mempengaruhi cara koalisi beroperasi. Meski budaya ini membantu menjaga stabilitas sosial, hal ini juga dapat menghambat diskusi kritis.
Media memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi. Namun, hubungan kompleks antara media, koalisi, dan patronase politik seringkali mengaburkan informasi yang sebenarnya. Sebagai akibatnya, pemilih sering kali disesatkan, dan debat publik menjadi semacam pertunjukan tanpa substansi.
Adapun sistem pemilu Indonesia, yang saat ini menggunakan representasi proporsional, perlu dievaluasi ulang. Sistem ini, meskipun mencerminkan keragaman pendapat, memberi kesempatan bagi koalisi untuk memanipulasi hasil demi kepentingan mereka. Akhirnya, perlu diingat bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan setelah pemilihan. Untuk memastikan bahwa koalisi berfungsi untuk kepentingan publik, bukan kepentingan sempit, diperlukan partisipasi aktif masyarakat, media yang kritis, dan politisi yang memprioritaskan kepentingan bangsa di atas segalanya.
Penulis: Virdika Rizky Utama
